Pengamat LIPI: Data Kemiskinan BPS Jadi Tertawaan

Pengamat LIPI: Data Kemiskinan BPS Jadi Tertawaan
Sabtu, 11 Juli 2009 14:22 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 260 kali
Pengamat LIPI: Data Kemiskinan BPS Jadi Tertawaan
Deputi bidang statistik produksi Subagio Dwijosumono (kiri) melaporkan produksi padi, jagung dan kedelai angka tetap tahun 2008 dan angka ramalan II tahun 2009 dalam konferensi pers di gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu (1/7). (ANTARA/Aldino Anatusa/#)
Jakarta,(ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, data kemiskinan yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) sangat aneh dan justru menjadi bahan tertawaan orang.

"Orang jadimenertawakan kita karena di tengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justeru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air," katanya di Jakarta, Sabtu berkaitan dengan hasil survei BPS tentang kemiskinan di Indonesia.

Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia.

Menurut dia, hasil survei yang diumumkan BPS itu lebih bersifat politis dan diduga dilakukan dengan memanipulasi metodologi survei karena hasilnya jauh dari kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, dimana ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dia mengakui memang ada inflasi tetapi hanya sekitar 0,0 persen saja. Selebihnya adalah deflasi dan itu mencerminkan kemiskinan karena berhubungan dengan penurunan daya beli masyarakat.

Latif Adam mengatakan, mestinya tidak boleh ada manipulasi data dalam melakukan survei karena datanya digunakan untuk proses perencanaan. "Mestinya tidak boleh ada manipulasi data. Kalau ada manipulasi bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik," katanya.

Dia juga meminta agar kedepan BPS harus membuka ruang diskusi dengan publik tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan survei tentang kemiskinan agar bisa dinilai secara obyektif.

"Kita tidak pernah diberitahu seperti apa metodologinya dan siapa saja yang menjadi sasaran survei dan bagaimana proses pengolahan datanya. Semuanya harus disampaikan kepada publik untuk bisa dinilai apakah metodologi yang digunakan itu tepat atau tidak," katanya.(*)

COPYRIGHT © 2009
Baca Ketentuan Versi Cetak Beritahu Teman Beri Komentar Ikuti di Twitter!