Boediono

Boediono

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia

Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

Prof. Dr. Boediono, B.Sc., M.Ec.

Wakil Presiden Indonesia ke-11

Petahana

Mulai menjabat

20 Oktober 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pendahulu Muhammad Jusuf Kalla

Gubernur Bank Indonesia ke-13

Masa jabatan

17 Mei 2008–16 Mei 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pendahulu Burhanuddin Abdullah

Pengganti Miranda Goeltom (Plt.)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-11

Masa jabatan

5 Desember 2005–16 Mei 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pendahulu Aburizal Bakrie

Pengganti Sri Mulyani Indrawati (Plt.)

Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-24

Masa jabatan

9 Agustus 2001–20 Oktober 2004

Presiden Megawati Soekarnoputri

Pendahulu Rizal Ramli

Pengganti Jusuf Anwar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke-5

Masa jabatan

23 Mei 1998–26 Oktober 1999

Presiden Abdurrahman Wahid

Pendahulu Ginandjar Kartasasmita

Pengganti Kwik Kian Gie

Lahir 25 Februari 1943 (umur 68)

Blitar, Jawa Timur, Masa Pendudukan Jepang

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Independen

Suami/Istri Herawati

Anak Ratriana Ekarini

Dios Kurniawan

Tempat tinggal Yogyakarta

Almamater Universitas Western Australia '67

Universitas Monash '72

Universitas Pennsylvania '79

Universitas Gadjah Mada '06

Profesi Ekonom, dosen

Agama Islam

Situs resmi www.wapresri.go.id

Halaman Facebook Boediono Mendengar

Akun twitter boediono

Prof. Dr. Boediono, M.Ec. (lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943; umur 68 tahun) adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2009. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputi Gubernur). Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai Guru Besar.[1] Oleh relasi dan orang-orang yang seringkali berinteraksi dengannya ia dijuluki The man to get the job done.[2]Daftar isi [sembunyikan]

1 Keluarga

2 Pendidikan dan Penghargaan

3 Karier

4 Jabatan lain

5 Jabatan politik

5.1 Pro dan Kontra

6 Karya dan Publikasi

7 Catatan kaki

8 Pustaka

9 Pranala luar

[sunting]

Keluarga

Boediono beristrikan Herawati dan memiliki dua anak, Ratriana Ekarini dan Dios Kurniawan.

[sunting]

Pendidikan dan Penghargaan

Gelar Bachelor of Economics (Hons.) diraihnya dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Lima tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh dari Universitas Monash. Pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania.

Ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana tahun 1999[3] dan "Distinguished International Alumnus Award" dari University of Western Australia pada tahun 2007.[4]

[sunting]

Karier

Boediono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwik Kian Gie.

Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut.[5] Oleh BusinessWeek, ia dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet tersebut.[6] Di kabinet tersebut, ia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dijuluki 'The Dream Team' karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis Moneter 1998. Ia juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp 9.000 per dolar AS.[7]

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga dibawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100.[8] Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.

Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menkeu Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP.[9]

Ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan Mei 2009, banyak pihak yang tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya pengalaman politik, pendekatan ekonominya yang liberal, serta bahwa ia juga orang Jawa (SBY juga orang Jawa). Namun demikian, ia dipilih oleh SBY karena ia sangat bebas kepentingan dan konsisten dalam melakukan reformasi di bidang keuangan. Pasangan ini didukung Partai Demokrat dan 23 partai lainnya, termasuk PKB, PPP, PKS, dan PAN. Pada Pemilihan Umum 8 Juli 2009, pasangan SBY-Boediono menang atas dua pesaingnya, Megawati—Prabowo dan Kalla—Wiranto.

[sunting]

Jabatan lain

Executive Board for Asia - Wharton Advisory Boards, The Wharton School of the University of Pennsylvania [10]

Commissioner of Commission on Growth and Development [11]

[sunting]

Jabatan politik

Boediono (bersama istri, Herawati), berbincang dengan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo sesaat setelah menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM.

Boediono menjadi calon wakil presiden 2009-2014 mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dideklarasikan 15 Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha kota Bandung. Jika terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah Mohammad Hatta (wakil presiden pertama RI). Dalam acara ini dirilis sistem ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik dan kerakyatan atau kemasyarakatan.[12] Boediono berangkat ke Bandung dengan menggunakan kereta api regular Parahyangan.[13][14]

[sunting]

Pro dan Kontra

Baik sekarang sebagai calon wakil presiden maupun ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, ataupun Gubernur BI, kebijakan Boediono disikapi secara beragam oleh berbagai kalangan.

Pasar diprediksi akan sambut positif pemilihannya sebagai calon wakil presiden.[15][16][17]

Beberapa pengusaha merasa sangat yakin dengan kemampuan ekonominya, namun masih meragukan kemampuan politiknya.[18]

Isu penentangan Boediono sebagai cawapres yang lain adalah bahwa ia tidak mewakili tokoh partai, dan ia bukan pula representasi dari partai politik Islam sebagaimana Gus Dur-Mega, Mega-Hamzah Haz dan SBY-JK.[19][20]

Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah berhasil diwujudkan ketika Boediono menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.[21][22]

Hendri Saparini, orang dekat Rizal Ramli[23][24], dan analis ekonomi-politik, melihat Boediono, yang kini menjabat gubernur BI hendak membawa negara Indonesia ke arah neoliberal. Indikasinya, utang negara secara nominal bertambah Rp 400 triliun dalam periode 2004-2009.[25]. Walau demikian, perlu dicatat bahwa sebenarnya rasio hutang(debt ratio) kita turun drastis dari 100% di tahun 1999, 56% di tahun 2004, dan tahun 2009 tinggal 30-35% [26] sekalipun nominal besarnya utang kurang lebih sama selama periode 2003-2008[27]

Pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Boediono menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan menyarankan agar petani tebu menanam komoditas lain bila tebu dinilai tidak menguntungkan, ini dinilai sejumlah kalangan bertentangan dengan orientasi kemandirian pangan. Tampaknya pendapat Boediono sejalan dengan Taufiq Kiemas, suami Megawati, yang menyatakan bahwa subsidi seperti candu. [28]

Kwik Kian Gie mengatakan, Boediono memiliki peran penting dalam proses keluarnya kebijakan pemerintah terkait penyelesaian BLBI. Pasalnya, Boediono saat itu merupakan menteri keuangan pemerintahan Megawati yang tahu betul tata cara penyelesaian utang bagi para obligor BLBI. Dia (Boediono) tahu seluk-beluk ini (BLBI)[29][30]

Sejumlah ekonom seperti Ekonom UGM, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro dan Chief Economist BNI, Tony Prasetiantono, menilai tuduhan kepada Boediono sebagai figur yang mengusung neoliberalisme dan titipan dari pihak asing sangatlah tidak berdasar. Boediono justru termasuk orang yang dekat dengan almarhum Prof. Mubyarto, tokoh UGM yang terkenal dengan gagasan ekonomi kerakyatan. Sepulang dari lulus PhD di Wharton School, University of Pennsylvania, Boediono turut membantu Prof. Mubyarto mengorganisasi Seminar Ekonomi Pancasila saat Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM di Bulaksumur, September 1980. Ketika hasil seminar ini dibukukan berjudul 'Ekonomi Pancasila' (penerbit BPFE Yogyakarta) tahun 1981, Boediono adalah editor buku tersebut. 'Ekonomi Pancasila' inilah yang bertransformasi dan dikenal sebagai 'Ekonomi Kerakyatan' belakangan ini. [31][32]

Ekonom Faisal Basri juga menganggap tudingan 'neoliberal' dan 'antek IMF' pada Boediono sangat tidak berdasar. Ia justru menganggap kinerja Boediono dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di pemerintahan Megawati cukup mengesankan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia yang kacau kala itu. Boediono yang masuk kembali ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasca-reshuffle kabinet juga dinilai berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran dalam 2 tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu pra-reshuffle[33]

[sunting]

Karya dan Publikasi

Boediono, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?: Kumpulan Esai Ekonomi, 2009, PT Gramedia, Jakarta. ISBN 978 979 91 0189 1.

Stabilization in A Period of Transition: Indonesia 2001-2004. dalam The Australian Government-The Treasury, Macroeconomic Policy and Structural Change in East Asia: Conference Proceedings, Sydney (2005), ISBN 0 642 74290 1, 43-48 pp.

'Managing The Indonesian Economy: Some Lessons From The Past?', Bulletin of Indonesia Economic Studies, 41(3):309-324, December 2005.

'Professor Mubyarto, 1938-2005'. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 41(2):159-162, August 2005.

'Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya?', dalam Subiyantoro dan S. Riphat (Eds.). 2004. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas, 43-55 pp.

The International Monetary Fund Support Program in Indonesia: Comparing Implementation Under Three Presidents. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 38(3): 385-392, December 2002.

Boediono. 2001. Indonesia menghadapi ekonomi global. BPFE. Yogyakarta.

Boediono. 'Strategi Industrialisasi: Adakah Titik Temu ?', Prisma, Tahun XV, No.1. (1986)

Mubyarto, Boediono, Ace Partadiredja. 1981. Ekonomi Pancasila. BPFE. Yogyakarta.

[sunting]

Catatan kaki

^ Boediono Diangkat Menjadi Guru Besar UGM, KOMPAS, 22 September 2006

^ Pak Bud, Ekonom yang Sederhana

^ http://mgb.ugm.ac.id/detail.php?nama=Prof.%20Dr.%20Boediono,%20M.Ec.

^ Suhendratio, Hendi. "Boediono Raih Penghargaan", detikFinance, 10 Mei 2007

^ "Prof. Dr. Boediono, Ekonom Bertangan Dingin", TokohIndonesia.COM

^ Profil di Business Week. Edisi 9-7-2003

^ http://politik.vivanews.com/news/read/55382-mengenal_boediono

^ http://www.detikfinance.com/read/2005/12/02/164503/491163/6/arsip.html

^ http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2068&Itemid=59

^ http://www.wharton.upenn.edu/whartonfacts/advisory_boards/bdasia.cfm

^ http://www.growthcommission.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=130

^ Boediono Janji Rilis Kebijakan Prorakyat

^ Canda Tawa di Kereta Boediono Seharga Rp 52 Ribu/Orang

^ Boediono Naik Parahyangan ke Bandung

^ "Pasar Bakal Sambut Positif jika Boediono Cawapres", KOMPAS, 14 Mei 2009

^ Gustia, Irna. "Paket SBY-Boediono Positif di Mata Pasar", detikFinance, 5 Mei 2009

^ Ma'ruf Muhammad. Pasar Merespons Positif Boediono, Okezone, 13 Mei 2009. Diakses pada 23 Mei 2010.

^ http://www.poskota.co.id/?p=2785

^ PKS, PAN, dan PPP Tolak Boediono karena Tak Representasikan Islam

^ PKS Temui SBY untuk Tagih Janji

^ Selamat Datang UU Perbankan Syariah

^ Meski Ambisius, Target Pertumbuhan Bank Syariah Bisa Dicapai

^ http://www.hupelita.com/baca.php?id=15130

^ http://www.korwilpdip.org/modules/smartsection/item.php?itemid=463

^ http://capresindonesia.wordpress.com/2009/05/14/pan-tolak-boediono-karena-neoliberalis/ pan tolak-boediono karena neoliberalis

^ http://www.kilasberita.com/kb-finance/ekonomi-a-moneter/4494-rasio-utang-indonesia-turun-jadi-34

^ Nominal Utang Luar Negeri

^ http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/17/sh03.html Pertanyaan untuk Prof Dr Boediono Ab-Kusuma Sinar Harapan Kamis, 17 April 2008

^ http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1073%3ABoediono+Bisa+Dimintai+Keterangan&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in Boediono tahu seluk-beluk BLBI

^ Kwik Tunjuk Budiono Bertanggungjawab Moril Soal BLBI. TempoInteraktif. Edisi 5-9-2007.

^ Mudrajat Kuncoro: Tudingan Neoliberal ke Boediono Bermuatan Politis

^ Prasetiantono, A Tony. Neoliberalisme. Opini. KOMPAS. Rabu 27 Mei 2009. hlmn. 6

^ http://faisalbasri.kompasiana.com/2009/05/14/pak-boed-yang-saya-kenal/

[sunting]

Pustaka

Arief Budiman, Sistem perekonomian Pancasila dan ideologi ilmu sosial di Indonesia, Gramedia, (1989) ISBN 979-403-618-8 ISBN 978-979-403-618-1

[sunting]

Pranala luar

(Indonesia) "Boediono: Belum Ada Komentar", MetroTV, 2 Desember 2005

(Indonesia) "Indonesia: A Second Shot At Reform?", BusinessWeek, 4 Oktober 2004

(Indonesia) "Boediono, Sang Pendongkrak Pasar", Detikcom, 2 November 2005

(Indonesia) "Boediono untuk Menko Perekonomian, Minimal Menkeu", Detikcom, 2 November 2005

(Indonesia) Profil di tokohindonesia.com

(Inggris) Wawancara dengan USINDO, 11 April 2003

(Indonesia) Paripurna DPR Sahkaan Boediono sebagai Gubernur BI

(Indonesia) Boediono dan Proteksi Petani Tebu AB Kusuma sinarharapan Kamis, 17 April 2008

(Indonesia) tolak boediono karena neoliberalis

(Indonesia) Situs resmi Boediono

Muhammad Jusuf Kalla

Muhammad Jusuf Kalla

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaDrs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Wakil Presiden Indonesia ke-10

Masa jabatan

20 Oktober 2004–20 Oktober 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pendahulu Hamzah Haz

Pengganti Boediono

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-9

Masa jabatan

9 Agustus 2001–22 April 2004

Presiden Megawati Soekarnoputri

Pendahulu Basri Hasanuddin

Pengganti Abdul Malik Fadjar (ad-interim)

Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke-27

Masa jabatan

26 Oktober 1999–24 Agustus 2000

Presiden Abdurahman Wahid

Pendahulu Rahardi Ramelan

Pengganti Luhut Binsar Panjaitan

Ketua Umum Palang Merah Indonesia

Petahana

Mulai menjabat

2009

Pendahulu Mar'ie Muhammad

Lahir 15 Mei 1942 (umur 69)

Watampone, Sulawesi Selatan, Masa Pendudukan Jepang

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Partai Golkar

Suami/Istri Mufidah Miad Saad

Profesi Pengusaha

Agama Islam

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 69 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.Daftar isi [sembunyikan]

1 Awal kehidupan dan karier

2 Pendidikan

3 Menjelang Pemilu Presiden 2009

4 Referensi

5 Pranala luar

[sunting]

Awal kehidupan dan karier

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara[1] dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.

Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.[2]

[sunting]

Pendidikan

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)

The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)

[sunting]

Menjelang Pemilu Presiden 2009

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum.

[sunting]

Referensi

^ http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/biografi/bio-02.shtml

^ Harian Surya edisi Minggu, 11 September 2011. Kallanomics Antar JK Raih Gelar Doktor HC.

[sunting]

Pranala luar Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan:

Muhammad Jusuf Kalla

Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai:

Muhammad Jusuf Kalla

Wikimedia Commons memiliki kategori mengenai Muhammad Jusuf Kalla

(Indonesia) Profile Jusuf Kalla di Pemiluindonesia.com

(Indonesia) Blog Jusuf Kalla di Kompasiana

Hamzah Haz

Hamzah Haz

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaDr. H. Hamzah Haz

Wakil Presiden Indonesia ke-9

Masa jabatan

23 Juli 2001–20 Oktober 2004

Presiden Megawati Soekarnoputri

Pendahulu Megawati Soekarnoputri

Pengganti Jusuf Kalla

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-7

Masa jabatan

26 Oktober 1999–26 November 1999

Presiden Abdurahman Wahid

Pendahulu Haryono Suyono

Pengganti Basri Hasanuddin

Lahir 15 Februari 1940 (umur 71)

Ketapang, Kalimantan Barat, Hindia Belanda

Kebangsaan Indonesia

Partai politik PPP

Agama Islam

Dr. H. Hamzah Haz (lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940; umur 71 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang kesembilan yang menjabat sejak tahun 2001 bersamaan dengan naiknya Megawati Soekarnoputri ke kursi Presiden Republik Indonesia. Dalam kepartaian, Hamzah Haz menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1998-2007.

Pada Pemilu 2004, Hamzah Haz dicalonkan sebagai calon presiden oleh partainya, PPP, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden, namun ia kalah dengan perolehan suara hanya 3%.

Hamzah Haz bergelar PhD (S3 / doktoral) dari American World University, sebuah institusi pabrik ijazah.

[sunting]

Pranala luar Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan:

Hamzah Haz

Hamzah Haz di Ensiklopedia Tokoh Indonesia

Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian.

Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki.

Megawati Soekarnoputri

Presiden Indonesia ke-5

Masa jabatan

23 Juli 2001–20 Oktober 2004

Wakil Presiden Hamzah Haz (2004)

Pendahulu Abdurrahman Wahid

Pengganti Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Presiden Indonesia ke-8

Masa jabatan

20 Oktober 1999–23 Juli 2001

Presiden Abdurrahman Wahid

Pendahulu BJ Habibie

Pengganti Hamzah Haz

Ketua Umum PDI Perjuangan

Petahana

Mulai menjabat

1999

Pendahulu Tidak ada

Lahir 23 Januari 1947 (umur 64)

Yogyakarta, Indonesia

Kebangsaan Indonesia

Partai politik PDI Perjuangan

Suami/Istri Surindro Supjarso (alm)

Taufiq Kiemas

Anak Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama(dari Surendro (alm))

Puan Maharani(dari Taufiq Kiemas)

Orang tua Soekarno dan Fatmawati

Agama Islam

Megawati Soekarnoputri atau umum dikenal sebagai Mega (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 64 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak presiden Indonesia pertama yang mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahap kedua pemilu presiden 2004.

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur.

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.Daftar isi [sembunyikan]

1 Kehidupan awal

2 Karier Politik

3 Perjalanan karier

4 Perjalanan pendidikan

5 Lihat pula

6 Pranala luar

[sunting]

Kehidupan awal

Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunya Fatmawati kelahiran Bengkulu di mana Sukarno dahulu diasingkan pada masa penjajahan belanda. Megawati dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.

Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (tetapi tidak sampai lulus).

Karier politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya, seorang pilot AURI, tewas dalam kecelakaan pesawat di laut sekitar Biak, Irian Jaya. Waktu itu usia Mega masih awal dua puluhan dengan dua anak yang masih kecil. Namun, ia menjalin kasih kembali dengan seorang pria asal Mesir, tetapi pernikahannya tak berlangsung lama. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangganya baru dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di GMNI dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak PDIP.

[sunting]

Karier Politik

Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

1986

Pergantian tampuk pimpinan

pemerintahan Indonesia.

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.

1993

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.

1996

Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.

Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.

1997

Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.

1999

Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri (1999-2001)

Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.

Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara.

2001

Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

2004

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

[sunting]

Perjalanan karier

Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung), (1965)

Anggota DPR-RI, (1993)

Anggota Fraksi DPI Komisi IV

Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota FPDI DPR-RI, (1987-1997)

Ketua Umum PDI versi

Munas Kemang (1993-sekarang) PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999-sekarang

Wakil Presiden Republik Indonesia, (Oktober 1999-23 Juli 2001)

Presiden Republik Indonesia ke-5, (23 Juli 2001-2004)

[sunting]

Perjalanan pendidikan

SD Perguruan Cikini Jakarta, (1954-1959)

SLTP Perguruan Cikini Jakarta, (1960-1962)

SLTA Perguruan Cikini Jakarta, (1963-1965)

Fakultas Pertanian UNPAD Bandung (1965-1967), (tidak selesai)

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972), (tidak selesai)

[sunting]

Lihat pula

Daftar Presiden Indonesia

Daftar Wakil Presiden Indonesia

Presiden Wanita

Bacharuddin Jusuf Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

"Habibie" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain dari Habibie, lihat Habibie (disambiguasi).Prof. Dr. -Ing.

Bacharuddin Jusuf Habibie

Presiden Indonesia ke-3

Masa jabatan

21 Mei 1998–20 Oktober 1999

Wakil Presiden Tidak ada,kosong

Pendahulu Soeharto

Pengganti Abdurrahman Wahid

Wakil Presiden Indonesia ke-7

Masa jabatan

11 Maret 1998–21 Mei 1998

Presiden Soeharto

Pendahulu Try Sutrisno

Pengganti Megawati Sukarnoputri

Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-1

Masa jabatan

29 Maret 1978–16 Maret 1998

Presiden Soeharto

Pendahulu Tidak ada

Pengganti Rahardi Ramelan

Lahir 25 Juni 1936 (umur 75)

Parepare, Sulawesi Selatan, Hindia Belanda

Kebangsaan Indonesia

Jerman (Kehormatan)

Partai politik Golkar

Suami/Istri Hasri Ainun Habibie

Anak Ilham Akbar

Thareq Kemal

Almamater Institut Teknologi Bandung

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Profesi Insinyur

Agama Islam

Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 75 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.Daftar isi [sembunyikan]

1 Keluarga dan pendidikan

2 Pekerjaan dan karier

3 Masa Kepresidenan

4 Masa Pascakepresidenan

5 Publikasi

5.1 Karya Habibie

5.2 Mengenai Habibie

6 Lihat pula

7 Referensi

8 Pranala luar

[sunting]

Keluarga dan pendidikan

Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie adalah salah satu anak dari tujuh orang bersaudara.[1]

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.[2]

Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK Dago.[3] Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingineur pada 1960 dan gelar doktor ingineur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

[sunting]

Pekerjaan dan karier

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

[sunting]

Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus di masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat Dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.[4]“ Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa.[5] Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan. ”

[sunting]

Masa Pascakepresidenan

Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center.

[sunting]

Publikasi

Habibie ketika disumpah menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

[sunting]

Karya Habibie

Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka [Editors]. Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986

Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971

Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965

Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990

Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968

Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970

Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969

Detik-detik Yang Menentukan - Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 2006 (memoir mengenai peristiwa tahun 1998)

[sunting]

Mengenai Habibie

Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, ,Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518

Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66

Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008

[sunting]

Lihat pula

Daftar Presiden Indonesia

Daftar Wakil Presiden Indonesia

[sunting]

Referensi

^ Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008

^ http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biography/index.asp?presiden=habibie

^ http://regional.kompas.com/read/2011/07/19/17264542/Ruth.Sahanaya.Pernah.di.SMAK.Dago

^ Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden

^ Suryo B. Sulistyo.1999."Kebijakan ekonominya mengandalkan kekuatan pasar", dalam Badaruddin et.al. Kepemimpinan BJ. Habibie. Visi, Misi, dan Stategi, Jakarta: Yayasan Bina Profesi dan Wirausaha

Try Sutrisno

Try Sutrisno

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaJend. TNI (Purn) Try Sutrisno

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6

Masa jabatan

11 Maret 1993–11 Maret 1998

Presiden Soeharto

Pendahulu Sudharmono

Pengganti BJ Habibie

Lahir 15 November 1935 (umur 75)

Surabaya, Jawa Timur

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Golongan Karya

PKPI

Profesi Tentara

Agama Islam

Try Sutrisno (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 November 1935; umur 75 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang keenam. Ia dilantik sebagai Wakil Presiden dibawah Presiden Soeharto pada Sidang Umum MPR tahun 1993, menggantikan Sudharmono. Ia menjabat sampai tahun 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie.

Setelah turunnya Presiden Soeharto dan diizinkannya pembentukan partai-partai politik menyongsong Pemilu 1999, Try Sutrisno aktif dalam kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan yang pada Pemilu 2004 berubah namanya menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Di masa kecilnya Try Sutrisno pernah berjualan koran & rokok dikarenakan kedua Agresi Militer yang dilancarkan Belanda yang memaksanya berhenti Sekolah.

Soedharmono

Soedharmono

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaLetnan Jenderal. TNI (Purn.) Soedharmono, S.H

Wakil Presiden Indonesia ke-5

Masa jabatan

11 Maret 1988–11 Maret 1993

Presiden Soeharto

Pendahulu Umar Wirahadikusumah

Pengganti Try Soetrisno

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ke-3

Masa jabatan

28 Maret 1973–21 Maret 1988

Presiden Soeharto

Pendahulu Mohammad Ichsan

Pengganti Moerdiono

Lahir 12 Maret 1927

Gresik, Jawa Timur, Hindia Belanda

Meninggal 25 Januari 2006 (umur 78)

Jakarta, Indonesia

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Golongan Karya

Suami/Istri Emma Norma

Agama Islam

Soedharmono (lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, 12 Maret 1927 – meninggal di Jakarta, 25 Januari 2006 pada umur 78 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang kelima, antara tahun 1988 hingga 1993.

Pilihan Presiden Soeharto ini sempat dihadang oleh Brigjen Ibrahim Saleh, seorang anggota Fraksi ABRI, yang melakukan interupsi di dalam sidang yang akan segera menetapkan Sudharmono sebagai wakil presiden. Namun upaya ini gagal, karena Ibrahim Saleh segera disingkirkan dan dikeluarkan dari ruang sidang. Belakangan ia dinyatakan mengalami stress berat, bahkan gangguan jiwa. Saat itu memang terjadi ketegangan antara pihak Golongan Karya unsur sipil (Jalur G) dan birokrasi (Jalur B) yang menginginkan terpilihnya Sudharmono dan Golongan Karya unsur militer (Jalur A) yang menginginkan terpilihnya Try Sutrisno.

Lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, ia sudah menjadi yatim piatu dari kecil. Dari bocah yang sejak usia 3 tahun berpindah-pindah orang tua asuh, ia tumbuh mencapai kursi puncak tertinggi kedua RI. Ibunya Soekarsi meninggal ketika melahirkan adik bungsu Soedharmono (1930). Ayahnya R. Wiroredjo meninggal 6 bulan kemudian karena sakit.Daftar isi [sembunyikan]

1 Pendidikan

2 Perjalanan karier

3 Kematian sampai pemakaman

4 Lihat pula

5 Pranala luar

[sunting]

Pendidikan

SD, SMP, SLTA, Akademi Hukum Militer (1956) dan Perguruan Tinggi Hukum Militer (lulus 1962).

[sunting]

Perjalanan karier

Soedharmono pernah menjadi jaksa tentara tertinggi di Medan (1957-1961), jaksa tentara merangkap perwira staf Penguasa Perang Tertinggi, Sekretaris Kabinet merangkap Sekretaris Dewan Stabilitas Ekonomi (1966-1972), sejak SU MPR 1988 dan Musyawarah Nasional III Golkar 1983 menjadi ketua Umum Golkar, dan Wakil Presiden kelima RI 1988-1993.

[sunting]

Kematian sampai pemakaman

Rabu malam, 25 Januari 2006, sekitar pukul 19.40 WIB, Sudharmono meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama dua pekan di Rumah Sakit MMC, Jakarta, sejak 10 Januari 2006. Ia meninggalkan seorang istri, Emma Norma, dan tiga orang anak.

Esok paginya, Pak Dhar dimakamkan di TMP Kalibata dengan pimpinan upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

[sunting]

Lihat pula

Daftar Wakil Presiden Indone

Umar Wirahadikusumah

Umar Wirahadikusumah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaJend. TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah

Wakil Presiden Indonesia ke-4

Masa jabatan

11 Maret 1983–11 Maret 1988

Presiden Soeharto

Pendahulu Adam Malik

Pengganti Sudharmono

Lahir 10 Oktober 1924

Sumedang, Jawa Barat, Hindia Belanda

Meninggal 21 Maret 2003 (umur 78)

Jakarta, Indonesia

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Non Partai

Suami/Istri Karlinah Djaja Atmadja

Anak Rina Ariani

Nila Shanti

Agama Islam

Umar Wirahadikusumah (lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924 – meninggal di Jakarta, 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia keempat, yakni pada masa bakti 1983—1988.Daftar isi [sembunyikan]

1 Masa awal

2 Karier militer

2.1 Kodam VI/Siliwangi

2.2 Kodam V/Jaya

2.3 Gerakan 30 September

2.4 Orde Baru

3 Wakil Presiden

4 Wafat

5 Keluarga

6 Penghargaan

7 Lihat pula

[sunting]

Masa awal

Sebagai anak dari ayah Raden Rangga Wirahadikusumah, Wedana Ciawi dan ibunya Raden Ratnaningrum, putri Patih Demang Kartamenda di Bandung, Umar lahir di keluarga terpandang dan mengenyam pendidikan kolonial Belanda. Ia belajar di Europesche School (ELS) dan tamat tahun 1942. Umar kemudian melanjutkan sekolahnya di MULO sambil ikut pendidikan Seinendojo di Tangerang selama 8 bulan. Setamat itu, ia meneruskan pendidikan militernya ke pendidikan PETA di Bogor selama 6 bulan.

Pada masa penjajahan Jepang, Umar ikut aktif dalam kelompok militer yang kemudian berubah menjadi PETA, dengan menjabat komandan peleton di Tasikmalaya selama setahun, kemudian dipindahkan ke Pangandaran. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Umar bergabung dengan TKR, cikal bakal TNI, dengan menjadi komandan di Cicalengka, pada tanggal 1 September 1945.

[sunting]

Karier militer

[sunting]

Kodam VI/Siliwangi

Seusai perang kemerdekaan, Umar meniti kariernya di TNI Angkatan Darat dan lama ditempatkan di Kodam VI/Siliwangi (sekarang menjadi Komando Daerah Militer III/Siliwangi). Pangkatnya terus naik seiring dengan perannya yang meningkat dalam penumpasan berbagai pemberontakan pada masa pemerintahan Orde Lama, antara lain Peristiwa Madiun pada tahun 1948 dan PRRI. Pada saat AH Nasution menjadi Panglima Kodam VI/Siliwangi, Umar sempat menjadi ajudannya.

[sunting]

Kodam V/Jaya

Pada tahun 1959, ia dipindahkan ke Kodam V/Jaya sebagai Komandan Komando Militer Kota Besar (Dan KMKB) Jakarta Raya, dan akhirnya menjabat Panglima Kodam V/Jaya pada tahun 1961.

[sunting]

Gerakan 30 September

Pada saat pecahnya Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, sebagai Panglima Kodam V/Jaya, Umar bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah Jakarta. Ia melakukan patroli keamanan dan setelah mendapat laporan penculikan para jenderal dan melihat pasukan tak dikenal di depan Istana Merdeka, Umar melapor kepada Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto.

Umar mendukung keputusan Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan mendukung Soeharto dalam upayanya menumpas Gerakan 30 September. Siang hari, pada saat Presiden Soekarno memanggilnya ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Soeharto khawatir bahwa pemanggilan tersebut merupakan percobaan untuk membunuh Umar dan Soeharto melarang Umar untuk memenuhi panggilan tersebut.

Soeharto mulai mengendalikan situasi Jakarta, dan Umar berada dibelakangnya untuk mengkonsolidasi. Umar menetapkan jam malam antara jam 18.00 dan 06.00 dan mengontrol seluruh surat kabar di Jakarta.

Pada saat Gerakan 30 September mulai dinyatakan didalangi oleh PKI, Umar menyetujui pembentukan KAP-GESTAPU.

[sunting]

Orde Baru

Walapun ia bukan merupakan lingkaran dalam Soeharto, Umar mendapatkan kepercayaan penuh Soeharto atas dukungan dan jasanya dalam menumpas G30S. Seiring dengan melesatnya karier Soeharto, karier Umar pun melesat dengan cepat. Pada tahun 1965, Soeharto mengangkat Umar menjadi Panglima Kostrad, menggantikan dirinya. Pada tahun 1967, Umar diangkat menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat, dan pada tahun 1969, ia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pada tahun 1973, ia meninggalkan militer aktif dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jabatan yang diembannya selama 10 tahun. Sebagai Ketua BPK, Umar bertanggung jawab untuk memastikan departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya menggunakan uang negara dengan benar. Pada saat itulah Umar sebagai Ketua BPK menyatakan bahwa tidak ada satu departemen pun yang bebas dari korupsi.

[sunting]

Wakil Presiden

Pada tahun 1983, Umar dipilih MPR menjadi Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1983. Pemilihan ini tidak diduga banyak orang, mengingat figur Umar yang walaupun terkenal dengan integritas yang tinggi, masih belum dipersepsikan satu kelas dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

Sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Soeharto, Umar merupakan salah satu dari sedikit orang yang benar-benar berjuang untuk memerangi korupsi. Seorang yang religius, Umar berharap agama dapat menjadi faktor bertobatnya koruptor. Umar juga terkenal dengan inspeksi mendadak ke kota-kota dan desa-desa di daerah, untuk memantau kebijakan pemerintah pada tingkat pelaksanaan dan efek-efeknya pada rakyat.

Masa jabatan Umar berakhir pada Maret 1988 dimana ia digantikan oleh Sudharmono. Banyak kalangan yang kecewa ia tidak menjabat Wakil Presiden untuk masa jabatan selanjutnya. Reputasi baiknya pada saat itu menggugah Sudharmono untuk benar-benar memastikan bahwa Umar tidak bersedia untuk menjabat Wakil Presiden, sebelum ia sendiri bersedia untuk menggantikan Umar.

[sunting]

Wafat

Umar Wirahadikusumah mengembuskan napas terakhir, sekitar pukul 07.53 WIB, Jumat 21 Maret 2003 di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah sempat mendapat perawatan intensif selama dua pekan.

Umar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat petang pukul 16.00, dengan upacara militer yang dipimpin mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan komandan upacara Kolonel Tisna Komara (Asisten Intelijen Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat/Kostrad).

Ia menderita penyakit jantung selama tiga belastahun dan telah menjalani operasi by pass jantung tahun 1989 di Herz Und Diabetes Zentrum di Badoeyhausen, Jerman. Setelah operasi jantung tersebut, kesehatan almarhum cukup baik, bahkan tetap bisa berolahraga golf. Namun sejak September 2002, jantung mantan Pangdam V Jakarta Raya (1960-1966) ini kembali mengalami gangguan dan harus menjalani perawatan lagi di Jerman.

Sepulang dari perawatan di Jerman, ia terus menjalani home care karena daya pompa jantungnya telah sangat melemah dan adanya bendungan pada paru sehingga mengakibatkan sesak napas. Sejak 5 Maret 2003, ia dirawat di paviliun Kartika RSPAD, sejak 8 Maret 2003, mendapat perawatan di ruang ICU, hingga akhirnya wafat.

[sunting]

Keluarga

Umar wafat pada usia 79 tahun dan meninggalkan seorang istri, Ny Karlinah Djaja Atmadja, yang dinikahinya 2 Februari 1957, dan dua orang anak, Rina Ariani dan Nila Shanti, serta enam orang cucu.

[sunting]

Penghargaan

Bintang Dharma,

Bintang Gerilya

Bintang Kartika Eka Paksi I-II-III

Bintang Jalasena Klas I-II

Bintang Bhayangkara I-II

Satyalancana Kesetiaan 24 (XXIV) tahun Perang Kemerdekaan I-II

Satyalancana G.O.M I-II-V

Sapta Marga

Satyalancana Wira Dharma

Satyalancana Penegak

Satyalancana Dwija Sistha

Das Gross Vergenst Kreus Jerman,

Legion of Merit - Amerika Serikat

Orde van Oranye Nassau - Nederland (Belanda)

Panglima Setia Mahkota - Malaysia

Bintang Keamanan no 1 - Korea Selatan

Adam Malik

Adam Malik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia

Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

H. Adam Malik Batubara

Wakil Presiden Indonesia ke-3

Masa jabatan

23 Maret 1978–11 Maret 1983

Presiden Soeharto

Pendahulu Hamengkubuwono IX

Pengganti Umar Wirahadikusumah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-6

Masa jabatan

1977–1978

Presiden Soeharto

Pendahulu Idham Chalid

Pengganti Daryatmo

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke-11

Masa jabatan

28 Maret 1966–17 Oktober 1967

Presiden Soekarno

Pendahulu Soebandrio

Masa jabatan

17 Oktober 1967–23 Maret 1978

Presiden Soeharto

Pengganti Mochtar Kusumaatmadja

Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke-15

Masa jabatan

13 November 1963–27 Agustus 1964

Presiden Soekarno

Pendahulu Suharto

Pengganti Achmad Yusuf

Lahir 22 Juli 1917

Pematangsiantar, Sumatera Utara, Hindia Belanda

Meninggal 5 September 1984 (umur 67)

Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Golongan Karya

Agama Islam

Adam Malik Batubara (lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun) adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa Departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga.Daftar isi [sembunyikan]

1 Awal mula

2 Karier

3 Lihat pula

4 Rujukan

5 Pranala luar

[sunting]

Awal mula

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis.[1][2] Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar.[1] Adam Malik adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara.[1] Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Parabek di Bukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.[1]

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara.[2]

[sunting]

Karier

Kariernya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian Antara yang berkantor di JI. Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebagai Direktur diangkat Soegondo Djojopoespito, dan Adam Malik menjabat Redaktur merangkap Wakil Direktur. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Pada tahun 1934-1935, ia memimpin Partai Indonesia (Partindo) Pematang Siantar dan Medan. Di tahun 1940-1941 menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta. Pada 1945, menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta.

Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. 1945-1946 menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Di tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.

Karier Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Sovyet dan negara Polandia. Di tahun 1962, ia menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington D.C, Amerika Serikat. Yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan Persetujuan Pendahuluan mengenai Irian Barat. Pada bulan September 1962, ia menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga di lembaga yang didirikannya,yaitu Kantor Berita Antara. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu Kabinet yang bernama Kabinet Kerja sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam Malik bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Di tahun 1966, kariernya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di kabinet Dwikora II.

Karier murninya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam kabinet Pembangunan II. Di tahun 1971, ia sempat memimpin sidang umum PBB ke-26 sebagai Ketua Sidang. Karier tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1978. Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut setelah Dr. Soebandrio. Sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan “semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan “semua bisa diatur” itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini “semua bisa di atur” dengan uang.

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan. Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, diantaranya adalah Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998.

[sunting]

Lihat pula

Daftar Wakil Presiden Indonesia

[sunting]

Rujukan

^ a b c d Sunudyantoro, Sedikit Nasi, Banyak Minyak Rambut, 1 Desember 2008, Copyright 2011 TEMPOinteraktif. Diakses 24 September 2011.

^ a b Akhir Matua Harahap, Surat Kabar di Padang Sidempuan ‘Tempo Doeloe’ dan Lahirnya Tokoh-Tokoh Pers Nasional dari Tapanuli Bagian Selatan, akhirmh.blogspot.com. Diakses 24 September 2011.

Hamengkubuwana IX

Hamengkubuwana IX

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sri Sultan Hamengkubuwana IX

Wakil Presiden Indonesia ke-2

Masa jabatan

24 Maret 1973–23 Maret 1978

Presiden Soeharto

Pendahulu Mohammad Hatta

Pengganti Adam Malik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-1

Masa jabatan

25 Juli 1966–17 Oktober 1967

Presiden Soeharto

Pendahulu Tidak Ada

Pengganti Ali Wardhana

Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-5

Masa jabatan

4 Agustus 1949–20 Desember 1949

Presiden Soekarno

Pendahulu Mohammad Hatta

Pengganti Abdul Halim

Masa jabatan

3 April 1952–30 Juli 1953

Presiden Soekarno

Pendahulu Sukiman Wirjosandjojo

Pengganti Iwa Kusumasumantri

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1

Masa jabatan

17 Agustus 1945–1 Oktober 1988

Presiden Soekarno

Soeharto

Pendahulu Tidak ada, jabatan baru

Pengganti Paku Alam VIII (Pejabat Gubernur)

Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9

Masa jabatan

18 Maret 1940–1 Oktober 1988

Pendahulu Hamengkubuwana VIII

Pengganti Hamengkubuwana X

Lahir 12 April 1912

Ngayogyakarta Hadiningrat

Meninggal 2 Oktober 1988 (umur 76)

Washington, D.C., Amerika Serikat

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Non partai

Anak Adipati Anum, dll

Agama Islam

Sri Sultan Hamengkubuwana IX (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IX), lahir di Yogyakarta, Hindia-Belanda, 12 April 1912 – meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.Daftar isi [sembunyikan]

1 Biografi

2 Peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

3 Silsilah

4 Pendidikan

5 Jabatan

6 Pahlawan Nasional

7 Lihat pula

8 Literatur

9 Pranala luar

[sunting]

Biografi

Lahir di Yogyakarta dengan nama Bendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem, Hamengkubuwana IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengkubuwana IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda ("Sultan Henkie").

Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".[1] Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I.

[sunting]

Peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

Sultan Hamengku Buwana IX dalam jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (1973-1978).

[2] Peranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak singkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, beliaulah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Pak Harto, beliau baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2.

Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.

Beliau ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938

Minggu malam 2 Oktober 1988, ia wafat di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

Sultan Hamengku Buwana IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988.

[sunting]

Silsilah

Anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwono VIII dan istri kelimanya RA Kustilah/KRA Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit.

Memiliki lima istri:

BRA Pintakapurnama/KRA Pintakapurnama tahun 1940

RA Siti Kustina/BRA Windyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anum, putri R.W.purwowinoto, tahun 1943

Raden Gledegan Ranasaputra/KRA Astungkara, putri Raden Lurah Ranasaputra dan Sujira Sutiyati Ymi Salatun, tahun 1948

KRA Ciptamurti

Norma Musa/KRA Nindakirana, putri Handaru Widarna tahun 1976

Mata uang Indonesia yang bergambar Hamengkubuwana IX.

Memiliki lima belas putra:

BRM Arjuna Darpita/KGPH Mangkubumi/KGPAA Mangkubumi/Sri Sultan Hamengkubuwono X dari KRA Widyaningrum, menikah dengan Tatiek Drajad Suprihastuti/BRA Mangkubumi/GKR Hemas

BRM Murtyanta/GBPH Adi Kusuma/KGPH Adi Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Dr. Sri Hardani

BRM Ibnu Prastawa/KGPH Adi Winata dari KRA Widyaningrum, menikah dengan Aryuni Utari

BRM Kaswara/GBPH Adi Surya dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Andinidevi

BRM Arumanta/GBPH Prabu Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan Kuswarini

BRM Sumyandana/GBPH Jaya Kusuma dari KRA Windyaningrum

BRM Kuslardiyanta dari KRA Astungkara, menikah dengan Jeng Yeni

BRM Anindita/GBPH Paku Ningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Nurita Afridiani

BRM Sulaksamana/GBPH Yudha Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Raden Roro Endang Hermaningrum

BRM Abirama/GBPH Chandra Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Hery Iswanti

BRM Prasasta/GBPH Chakradiningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Lakhsmi Indra Suharjana

BRM Arianta dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Farida Indah.

BRM Sarsana dari KRA Ciptamurti

BRM Harkomoyo dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Iceu Cahyani

BRM Swatindra dari KRA Ciptamurti

Memiliki tujuh putri:

BRA Gusti Sri Murhanjati/GKR Anum dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Kolonel Budi Permana/KPH Adibrata yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan

BRA Sri Murdiyatun/GBRAy Murda Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan KRT Murda Kusuma

BRA Dr Sri Kuswarjanti/GBRAy Dr. Riya Kusuma dari KRA Widyaningrum, menikah dengan KRT Riya Kusuma

BRA Dr Sri Muryati/GBRAy Dr. Dharma Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan KRT Dharma Kusuma

BRA Kuslardiyanta dari KRA Ciptomurti

BRA Sri Kusandanari dari KRA Astungkara

BRA Sri Kusuladewi/BRAy Padma Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan KRT Padma Kusuma

[sunting]

Pendidikan

Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul

Eerste Europese Lagere School (1925)

Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931)

Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi

[sunting]

Jabatan

Sultan Hamengkubuwana IX dalam masa Revolusi Nasional Indonesia sekitar akhir 1940-an.

Kepala dan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta (1945)

Menteri Negara pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947)

Menteri Negara pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (3 Juli 1947 - 11 November 1947 dan 11 November 1947 - 28 Januari 1948)

Menteri Negara pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)

Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949)

Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)

Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951)

Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951)

Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956)

Ketua Sidang ke 4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan Ketua Pertemuan Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1957)

Ketua Federasi ASEAN Games (1958)

Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959)

Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963)

Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966)

Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966)

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968)

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/KONI (1968)

Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Pasific Area Travel Association (PATA) di California, Amerika Serikat (1968)

Wakil Presiden Indonesia (25 Maret 1973 - 23 Maret 1978)

[sunting]

Pahlawan Nasional

Hamengkubuwana IX diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia tanggal 8 Juni 2003 oleh presiden Megawati Soekarnoputri.

[sunting]

Lihat pula

Daftar Wakil Presiden Indonesia

Daftar Raja-Raja Jawa

Daerah Istimewa Yogyakarta

[sunting]

Literatur

Roem, Mohammad. Tahta untuk Rakyat, Jakarta: Gramedia (1982)

Pour, Julius. Doorstood Nar Jogya, Jakarta: Gramedia (2010)

Sejarah Mohammad Hatta

Mohammad Hatta

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian.

Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki.

Dr.(H.C.). Drs. H. Mohammad Hatta

Wakil Presiden Indonesia ke-1

Masa jabatan

18 Agustus 1945–1 Desember 1956

Presiden Soekarno

Pendahulu Tidak ada, jabatan baru

Pengganti Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Perdana Menteri Indonesia ke-3

Masa jabatan

29 Januari 1948–5 September 1950

Presiden Soekarno

Pendahulu Amir Sjarifuddin

Pengganti Muhammad Natsir

Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-4

Masa jabatan

29 Januari 1948–4 Agustus 1949

Presiden Soekarno

Pendahulu Amir Sjarifuddin

Pengganti Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Lahir 12 Agustus 1902

Bukittinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda

Meninggal 14 Maret 1980 (umur 77)

Jakarta, Indonesia

Kebangsaan Indonesia

Partai politik Non partai

Suami/Istri Rahmi Rachim

Anak Meutia Hatta

Gemala Hatta

Halida Hatta

Agama Islam

"Hatta" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain dari Hatta, lihat Hatta (disambiguasi).

Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, lahir di Fort de Kock (kini Bukittinggi), Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Jakarta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia.

Nama yang diberikan oleh orangtuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar. Anak perempuannya bernama Meutia Hatta menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.Daftar isi [sembunyikan]

1 Latar belakang dan pendidikan

2 Perjuangan

3 Kehidupan pribadi

3.1 Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik

4 Perpustakaan

5 Bacaan rujukan

6 Lihat pula

7 Pranala luar

[sunting]

Latar belakang dan pendidikan

Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock dan pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya ia telah lulus ujian masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke MULO di Padang. Baru pada tahun 1919 ia pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang "Prins Hendrik School". Ia menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik, dan pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Universitas Erasmus). Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.

Pada tangal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul "Lampau dan Datang".

Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karier sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. Di Batavia, ia juga aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat sebagai Bendahara. Ketika di Belanda ia bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah berkembang iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Ernest Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa.

[sunting]

Perjuangan

Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karier sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond (JSB) Cabang Padang. Di kota ini Hatta mulai menimbun pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja.

Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. "Aku kagum melihat cara Abdul Moeis berpidato, aku asyik mendengarkan suaranya yang merdu setengah parau, terpesona oleh ayun katanya. Sampai saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat menarik perhatian dan membakar semangat," aku Hatta dalam Memoir-nya. Itulah Abdul Moeis: pengarang roman Salah Asuhan; aktivis partai Sarekat Islam; anggota Volksraad; dan pegiat dalam majalah Hindia Sarekat, koran Kaoem Moeda, Neratja, Hindia Baroe, serta Utusan Melayu dan Peroebahan.

Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). Lantas ia bertolak ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera, "Namaku Hindania!" begitulah judulnya. Berkisah perihal janda cantik dan kaya yang terbujuk kawin lagi. Setelah ditinggal mati suaminya, Brahmana dari Hindustan, datanglah musafir dari Barat bernama Wolandia, yang kemudian meminangnya. "Tapi Wolandia terlalu miskin sehingga lebih mencintai hartaku daripada diriku dan menyia-nyiakan anak-anakku," rutuk Hatta lewat Hindania.

Pemuda Hatta makin tajam pemikirannya karena diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai Bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mukim di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB: Bahder Djohan. Saban Sabtu, ia dan Bahder Djohan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air. Pokok soal yang kerap pula mereka perbincangkan ialah perihal memajukan bahasa Melayu. Untuk itu, menurut Bahder Djohan perlu diadakan suatu majalah. Majalah dalam rencana Bahder Djohan itupun sudah ia beri nama Malaya. Antara mereka berdua sempat ada pembagian pekerjaan. Bahder Djohan akan mengutamakan perhatiannya pada persiapan redaksi majalah, sedangkan Hatta pada soal organisasi dan pembiayaan penerbitan. Namun, “Karena berbagai hal cita-cita kami itu tak dapat diteruskan,” kenang Hatta lagi dalam Memoir-nya.

Selama menjabat Bendahara JSB Pusat, Hatta menjalin kerjasama dengan percetakan surat kabar Neratja. Hubungan itu terus berlanjut meski Hatta berada di Rotterdam, ia dipercaya sebagai koresponden. Suatu ketika pada medio tahun 1922, terjadi peristiwa yang mengemparkan Eropa, Turki yang dipandang sebagai kerajaan yang sedang runtuh memukul mundur tentara Yunani yang dijagokan oleh Inggris. Rentetan peristiwa itu Hatta pantau lalu ia tulis menjadi serial tulisan untuk Neratja di Batavia. Serial tulisan Hatta itu menyedot perhatian khalayak pembaca, bahkan banyak surat kabar di tanah air yang mengutip tulisan-tulisan Hatta.

Perangko Satu Abad Bung Hatta diterbitkan oleh PT Pos Indonesia tahun 2002

Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Expres. Kondisi itu tercipta, tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Ma’moerlah Tanah Hindia! Kekallah Anak-Rakjatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.

Di Indische Vereeniging, pergerakan putra Minangkabau ini tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereeniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Lagipula, nama Indische –meski masih bermasalah– sudah mencerminkan kesatuan wilayah, yakni gugusan kepulauan di Nusantara yang secara politis diikat oleh sistem kolonialisme belanda. Dari sanalah mereka semua berasal.

Hatta mengawali karier pergerakannya di Indische Vereeniging pada 1922, lagi-lagi, sebagai Bendahara. Penunjukkan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indie.

Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan di sinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free.

Pada tahun 1932 Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Club Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Belanda kembali menangkap Hatta, bersama Soetan Sjahrir, ketua Club Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun.

Pada tahun 1945, Hatta secara aklamasi diangkat sebagai wakil presiden pertama RI, bersama Bung Karno yang menjadi presiden RI sehari setelah ia dan bung karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena peran tersebut maka keduanya disebut Bapak Proklamator Indonesia.

[sunting]

Kehidupan pribadi

Tanggal 18 November 1945 bertempat di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mohammad Hatta mempersunting seorang gadis yang bernama Rahmi Rachim. dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak.

[sunting]

Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik Gaya penulisan artikel atau bagian ini tidak atau kurang cocok untuk Wikipedia.

Silakan lihat halaman pembicaraan. Lihat juga panduan menulis artikel yang lebih baik.

Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang bapak bangsa Indonesia.

Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remaja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.

Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda/Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.

Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.

Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya.

Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.

Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpin. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebatinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.

Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 di antaranya:

Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.

27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.

1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.

Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.

Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.

Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.

Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.

Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen di antara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen di antara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.

Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari?. Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.

[sunting]

Perpustakaan

Perpustakaan Bung Hatta memiliki lebih dari 8.000 buku, terdiri dari Sejarah, Budaya, Politik, Bahasa dan lain-lain. Hal inilah yang turut menyumbang kemampuannya dalam berdiplomasi utnuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia

[sunting]

Bacaan rujukan

Hatta, Mohammad, Mohammad Hatta Memoir, Tinta Mas Jakarta, 1979

Deliar Noer. 1990. Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.

Greta O. Wilson (ed.). 1978. Regents, reformers, and revolutionaries: Indonesian Voices of Colonial Days. Asian Studies at Hawaii, no 21. The University Press of Hawaii.

George McTurnan Kahin. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.

[sunting]

Lihat pula

Daftar Wakil Presiden Indonesia